reformasi intelijen - An Overview
reformasi intelijen - An Overview
Blog Article
Hal ini mengharuskan untuk memperbaiki proses rekrutmen dan penempatan personel, serta hingga transformasi budaya intelijen agar lebih profesional. Selain itu, juga penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.
'Saya trauma ditangani dokter laki-laki' – Kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS anestesi picu ketidakpercayaan terhadap tenaga medis
Sementara itu, Joseph Schumpeter (1934) menekankan pentingnya inovasi dan peran pengusaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsep destruksi kreatif. Dalam proses ini, inovasi menggantikan teknologi dan produk lama dengan yang baru, menciptakan dinamika ekonomi yang lebih maju.
“Throughout the MD3 Law, parliament has amassed much more electric power as a legislative entire body … even surpassing the strength of law enforcement authorities,” Setara Institute chairperson Hendardi explained in a press release.
). Regulation No. 17 of 2013 on Societal Businesses doesn't give comprehensive specifications over the organizational structure. It only regulates that the executive of societal corporations shall be picked according to consensus and deliberation and shall include bare minimum a single chairperson, a single secretary, and 1 treasurer. (article 29). The Regulation isn't going to give even more on the various levels of Group.
Dalam teori ekonomi, saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham, seorang investor berhak atas sebagian keuntungan perusahaan serta memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham.
Citations are generated instantly from bibliographic facts like a advantage, and is probably not total or accurate. Chicago citation fashion:
Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.
, typically shortened as “Ormas” and often loosely translated as “Mass Organizations”) was create via the Suharto administration to manage civil society, along with other legal guidelines in the deal known as the “Political Legislation Deal of 1985.” The concept of “societal Corporation” released by this law was designed to produce a single organizational standing for all types of pursuits – action, profession, purpose or religion – to ensure it would be much easier to the routine to regulate them.
Limitations to establishment of foreign foundations, which includes necessary “Secure” partnership with neighborhood foundation.
Tulisan ini akan mengulas tentang sejarah intelijen di Indonesia, dari orde baru hingga period klik disini reformasi.
Artikel ini sudah memiliki referensi, tetapi tidak disertai kutipan yang cukup. Anda dapat membantu mengembangkan artikel ini dengan menambahkan lebih banyak kutipan pada teks artikel. (Desember 2024) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)
Personalized: Customs (kebiasaan) or conventions, that may be classified similar to a offer of regulation, are customary regulation, which may be differentiated from standard customs. Customary laws (hereinafter “customs”) encompass regulations that Even if not enacted due to issue or its subordinate authority are relevant as law.
” The system for public information and facts requests has become more and more futile given that the Commission’s conclusions have been overturned when the relevant governing administration establishment appealed the decision to the executive Court docket. These types of developments have made sizeable community participation difficult.